Isu strategis yang akan dihadapi oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dalam kurun waktu lima tahun ke depan meliputi masalah Sumber Daya Manusia, masalah Sistem Informasi berbasis Teknologi Informasi, Masalah Manajemen  Kearsipan perangkat daerah, Masalah pelayanan perpustakaan. Kondisi umum pelayanan penyelenggaraan pemerintahan yang  berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Bogor, meliputi:
  • Bidang Urusan Kearsipan
Jumlah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor, terdiri :
  • Sekretariat Daerah Tipe B;
  • Sekretariat DPRD tipe A;
  • Inspektorat tipe B
  • Dinas tipe A terdiri dari 10 Dinas, anatra lain :
  • Dinas Pendidikan yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pendidikan;
  • Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan;
  • Dinas Sosial yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
  • Dinas Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan, dan Perlindungan Anak yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak;
  • Dinas Ketahanan Pangan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
  • Dinas Lingkungan Hidup yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
  • Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
  • Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal.
  • Dinas Pemuda dan Olah Raga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga;
  • Dinas Pariwisata dan Kebudayaanyang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan;
  • Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan.
  • Satuan Polisi Pamong Praja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan Kebakaran
 

  1. Dinas tipe B terdiri dari:
  • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
  • Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
  • Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
  • Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  • Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berecana;
  • Dinas Perhubungan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
  • Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
  • Dinas Pertanian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang perikanan

 

  1. Dinas tipe C terdiri dari :
Dinas Perumahan dan Permukiman yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;

 

  1. Badan tipe A terdiri dari :
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, unsur penunjang yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang Perencanaan Daerah, serta bidang Penelitian dan Pengembangan.

 

  • Badan tipe B terdiri dari:
  • Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur, merupakan unsur penunjang  yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
  • Badan Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah, merupakan  unsur penunjang yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang keuangan.
  • Badan Pendapatan  Daerah, unsur penunjang yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang pendapatan daerah
  • Kecamatan
  • Kecamatan Bogor Tengah, tipe A yang terdiri dari 11 kelurahan :
    • Kelurahan Babakan;
    • Kelurahan Sempur;
    • Kelurahan Gudang;
    • Kelurahan Babakan Pasar;
    • Kelurahan Tegallega;
    • Kelurahan Paledang;
    • Kelurahan Panaragan;
    • Kelurahan Pabaton;
    • Kelurahan Kebon Kelapa;
    • Kelurahan Cibogor;
    • Kelurahan Ciwaringin;
  • Kecamatan Bogor Selatan tipe A yang terdiri dari 16 kelurahan
  • Kelurahan Lawang Gintung;
  • Kelurahan Batutulis;
  • Kelurahan Bondongan;
  • Kelurahan Empang ;
  • Kelurahan Cikaret;
  • Kelurahan Pamoyanan ;
  • Kelurahan Rangga Mekar;
  • Kelurahan Mulyaharja;
  • Kelurahan Bojong Kerta;
  • Kelurahan Rancamaya;
  • Kelurahan Kertamaya;
  • Kelurahan Harjasari;
  • Kelurahan Muara Sari;
  • Kelurahan Genteng;
  • Kelurahan Pakuan;
  • Kelurahan Cipaku;
 
  • Kecamatan Bogor Barat tipe A yang terdiri dari 16 kelurahan
  • Kelurahan Menteng;
  • Kelurahan Semplak;
  • Kelurahan Cilendek Barat;
  • Kelurahan Cilendek Timur;
  • Kelurahan Pasir Kuda;
  • Kelurahan Gunung Batu;
  • Kelurahan Sindang Barang;
  • Kelurahan Bubulak;
  • Kelurahan Marga Jaya;
  • Kelurahan Balumbang Jaya;
  • Kelurahan Situ Gede;
  • Kelurahan Curug Mekar;
  • Kelurahan Curug;
  • Kelurahan Pasir Jaya;
  • Kelurahan Pasir Mulya;
  • Kelurahan Loji;

 

  • Kecamatan Bogor Utara tipe A yang terdiri dari 8 kelurahan
  • Kelurahan Tegal Gundil;
  • Kelurahan Bantarjati;
  • Kelurahan Cibuluh;
  • Kelurahan Kedung Halang;
  • Kelurahan Ciparigi;
  • Kelurahan Ciluar;
  • Kelurahan Tanah Baru;
  • Kelurahan Cimahpar;

 

  • Kecamatan Bogor Timur tipe A yang terdiri dari 6 kelurahan
  • Kelurahan Sukasari;
  • Kelurahan Baranangsiang;
  • Kelurahan Tajur;
  • Kelurahan Katulampa;
  • Kelurahan Sindang Sari;
  • Kelurahan Sindang Rasa;

 

  • Kecamatan Tanah Sareal tipe A yang terdiri dari 11 kelurahan
  • Kelurahan Kebon Pedes;
  • Kelurahan Tanah Sareal;
  • Kelurahan Kedung Badak;
  •  Kelurahan Sukaresmi;
  •  Kelurahan Kedung Waringin;
  • Kelurahan Kedung Jaya;
  • Kelurahan Sukadamai;
  • Kelurahan Mekarwangi;
  • Kelurahan Kencana;
  • Kelurahan Kayu Manis;
  • Kelurahan Cibadak
Berdasarkan kondisi Perangkat Daerah yang telah melaksanakan pengelolaan arsip secara baik dan benar sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7  Tahun 2012 tentang Kearsipan bahwa baru berjumlah 60 % atau kurang lebih 70 Perangkat Daerah. Pola pembinaan kearsipan yang telah dilaksanakan selama ini meliputi berbagai segi antara lain :
  • penyediaan sarana kearsipan dinamis untuk SKPD.
  • pelaksanaan bimbingan teknis kearsipan pengelola kearsipan di lapangan
  • pelaksanaan alih media arsip; arsip tekstual diubah menjadi bentuk digital
  • pemberian tunjangan daerah untuk arsiparis dan pengelola arsip SKPD
  • Pemusnahan arsip
Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Bogor  saat ini, yaitu  :
  • Anggaran yang disediakan untuk pengelolaan kearsipan daerah masih dirasakan kurang. SKPD yang menyediakan dana khusus untuk mengelola arsipnya masih sedikit.
  • Jumlah maupun mutu tenaga arsiparis di lingkungan Pemerintah Kota Bogor masih jauh dari ideal.
  • Perhatian pimpinan SKPD masih kurang memadai dalam penyelenggaraan kearsipan di tempatnya
  • Sampai saat ini pengelolaan kearsipan masih secara manual. Arsip berbasis TI belum berjalan
Dimana kondisi yang diharapkan dalam lima tahun ke depan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Bogor  saat ini,  yaitu :
  • Peningkatan anggaran menjadi 0,5 % dari APBD
  • Penambahan Arsiparis minimal 30 orang, dengan rincian di setiap Perangkat Daerah memiliki sekurang-kurangnya satu orang pejabat fungsional arsiparis
  • Adanya apresiasi pimpinan SKPD terhadap kearsipan dan menghilangkan citra buruk bahwa kantor arsip sebagai tempat pembuangan pegawai bermasalah
  • Tersedianya infrastruktur arsip berbasis TI
Bidang Urusan Perpustakaan
Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bidang Perpustakaan, antara lain pengadaan koleksi, pelayanan perpustakaan keliling, pembentukan dan pembinaan perpustakaan kelurahan. Jumlah pengunjung perpustakaan umum pada tahun 2009 mencapai 33.130 orang.
Sedangkan permasalahan yang dihadapi oleh Bidang Perpustakaan saat ini, yaitu :
  1. Kurangnya dukungan dari pemegang kebijakan daerah
  2. Apresiasi masyarakat terhadap perpustakaan masih rendah
  3. Belum adanya mekanisme koordinasi yang jelas dengan lembaga terkait maupun stakeholder
  4. Kurang sosialisasi
  5. SDM pengelola perpustakaan masih rendah baik mutu maupun jumlah
  6. Kurang sarana dan prasarana perpustakaan
  7. Perpustakaan belum dijadikan wadah belajar masyarakat sepanjang hayat
  8. Belum adanya pola sinergitas
Dimana kondisi yang diharapkan dalam lima tahun ke depan oleh Bidang Perpustakaan, yaitu :
  1. Tumbuhnya minat membaca di kalangan masyarakat dalam mewujudkan kebiasaan membaca melalui pemanfaatan perpustakaan kelurahan, taman bacaan masyarakat maupun perpustakaan kota
  2. Tersedianya perpustakaan yang representative dengan dukungan semua pemangku kepentinagn (stakeholder)
  3. Tersedianya sarana layanan bahan bacaan yang dapat menjangkau masyarakat secara luas, terutama masyarakat yang belum terlayani oleh layanan perpustakaan umum kota
  4. Adanya prototype/purwarupa perpustakaan kelurahan sesuai standar minimal.