• Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Diskarpus
          Dinas Kearsipan dan Perpusatakaan Kota Bogor Kota Bogor adalah lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Kota Bogor yang melaksanakan institusi perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, Pelaksanaan administrasi Dinas dan pelaksanaan teknis operasional di bidang pengelolaan Kearsipan dan Perpustakaan didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor dan Peraturan Walikota Bogor Peraturan Walikota Bogor Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor.   
 Bardasarkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor, bahwa Kepala Dinas merupakan unsur pendukung tugas Walikota yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.     
Bardasarkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 74 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja di Lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpusatakaan Kota Bogor, bahwa tugas pokok Dinas Kearsipan dan Perpusatakaan Kota Bogor adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Kearsipan dan Perpustakaan. 
 Struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kearsipan dan Perpusatakaan Kota Bogor (Diskarpus) Kota Bogor  sesuai dengan Peraturan Walikota Bogor Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpusatakaan Kota Bogor terdiri dari :

 

  1. Kepala Dinas;

 

  1. Sekretariat, membawahkan :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    2. Sub Bagian Keuangan
    3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

 

  1. Bidang Pengelolaan Kearsipan, membawahkan :
    1. Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis
    2. Seksi Pengelolaan Arsip Statis

 

  1. Bidang Pembinaan dan Layanan Kearsipan, membawahkan :
    • Seksi Pembinaan Kearsipan
    • Seksi Otomatis Layanan dan Pemanfaatan Arsip
5. Bidang Perpustakaan membawahkan :
  • Seksi Pengadaan, pengolahan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan
  • Seksi Layanan, Otomasi dan Jaringan Informasi
    Seksi Pembinaan Perpustakaan dan Pengembangan Minat Baca.
 6. Jabatan Fungsional Perencana.

 

struktur organisasi diskarpus__P.suhandi

 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, maka Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pengelolaan Kearsipan dan Perpustakaan, Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut maka Dinas menyelenggarakan fungsi :
  1. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan Kearsipan dan Perpustakaan;
  2. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan Kearsipan dan Perpustakaan;
  3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan Kearsipan dan Perpustakaan;
  4. Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pengelolaan Kearsipan dan Perpustakaan;
  5. pelaksanaan teknis operasional di bidang pengelolaan Kearsipan dan Perpustakaan;
  6. pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, perlengkapan, Perpustakaan Dinas;
  7. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan Kearsipan dan Perpustakaan;
  8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kearsipan dan Perpusatakaan Kota Bogor ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bogor Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpusatakaan Kota Bogor dengan rincian sebagai berikut :

 

  1. KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
1) Memimpin pelaksanaan tugas Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang meliputi Kesekretariatan, Bidang pengelolaan Kearsipan, Bidang Pembinaan dan layanan Kearsipan, serta bidang perpustakaan .
2) Merumuskan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) kerja Dinas.
3) Mendistribusikan pekerjaan dan memberi arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan.
4) Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan.
5) Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja.
5) Merumuskan kebijakan teknis di bidang pengelolaan Kearsipan dan Perpustakaan.
6) Merumuskan petunjuk teknis pembinaan di bidang pengelolaan Kearsipan dan Perpustakaan.
7) Menyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan Kearsipan dan Perpustakaan.
8) Menyusun dan menyiapkan bahan penetapan Rencana Pengelolaan Kearsipan dan Perpustakaan yang berstandar Kota sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI).
9) Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan dan teknis operasional di bidang pengelolaan Kearsipan dan perpustakaaan.
10) Melaksanakan kerjasama dengan daerah lain, pihak ketiga dan luar negeri yang berkaitan dengan bidang pengelolaan Kearsipan dan Perpustakaan seizin Walikota.
11) Memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangannya.
12) Mengarahkan RKA dan DPA serta mengendalikan DPA.
13) Mengkoorinasikan dan menyusun Perjanjian Kinerja Lingkup Dinas
14) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.
15) Memberikan saran pertimbangan kepada atasan.
16) Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada atasan.
17) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

 

  1. SEKRETARIS

1) Memimpin pelaksanaan tugas kesekretariatan yang meliputi Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.

2) Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Sekretariat.

3) Mendistribusikan pekerjaan dan memberi arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan.

4) Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan

5) Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja.

6) Mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja, serta penyelenggaraan kegiatan Dinas.

7) Menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan di lingkungan Dinas yang meliputi perencanaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan dan pelaporan Kearsipan dan Perpustakaan serta kerumahtanggaan.

8) Memfasilitasi pelayanan di bidang kesekretariatan lingkup Dinas.

9) Mengoreksi surat atau naskah dinas dan mengendalikan pelaksanaan administrasi umum baik surat masuk/keluar maupun naskah dinas.

10) Menghimpun data, informasi dan dokumentasi sebagai bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan.

11) Mempersiapkan dan menyusun naskah rancangan produk hukum daerah di bidang pengelolaan Kearsipan dan Perpustakaan.

12) Mempersiapkan bahan usulan pengangkatan/pemberhentian dan Angka Kredit Pejabat fungsional Arsiparis, Pustakawan dan fungsional lainnya.

13) Memfasilitasi pemberian informasi kepada masyarakat, melalui media cetak/elektronik maupun yang datang secara langsung sesuai dengan bidang kewenangannya.

14) Memfasilitasi berbagai macam pengaduan masyarakat baik melalui kotak saran, media cetak/elektronik maupun yang datang secara langsung sesuai dengan bidang kewenangannya.

15) Mengkoordinasikan penyusunan laporan Dinas secara periodik dan insidentil.

16) Melaksanakan fungsi sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) dan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang (P3B).

17)  Mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) Dinas.

18)  Mengkoordinasikan penyusunan RKA dan DPA lingkup Dinas.

19)  Mengkoordinasikan dan menyusun Perjanjian Kinerja lingkup Sekretariat.

20)  Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.

21)  Memberikan saran pertimbangan kepada atasan.

22)  Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Sekretariat.

23)  Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

  1. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

(1).... memimpin pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

(2).... menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

(3).... mendistribusikan pekerjaan dan memberi arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan.

(4).... mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja.

(5).    menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

(6).... menyelenggarakan kegiatan pengelolaan surat menyurat Kearsipan dan Perpustakaan, Barang Milik Daerah (BMD) dan kerumahtanggaan.

(7).... menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD), Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD) dan pengadaan barang/jasa lingkup Dinas.

(8).... melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) Dinas.

(9).... melaksanakan perencanaan SDM meliputi usulan Kebutuhan, pemanfaatan dan pendayagunaan pegawai.

(10).. melaksanaan usulan pengembangan SDM melalui diklat atau pelatihan teknis, tugas dan izin belajar dan lainnya.

(11).. menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian meliputi penyusuan DUK, Nominatif Pegawai, Menyiapan SKP, dan Surat Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga (SKUM-PTK), usulan Kenaikan Pangkat, Gaji Berkala, serta usulan pembuatan Karis/Karsu, Karpeg, Askes dan Administrasi Kepegawaian lainnya.

(12).. mengelola informasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat baik melalui kotak saran, media cetak/elektronik maupun yang datang secara langsung sesuai dengan bidang kewenangannya.

(13).. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

(14).. menyusun RKA dan DPA serta melaksanakan DPA.

(15).. menyusun Perjanjian Kinerja lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegwaian.

(16).. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.

(17).. memberikan saran pertimbangan kepada atasan.

(18).. menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

(19).. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

 

 

  1. KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN

(1).... memimpin pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.

(2).... menyusun rencana kerja Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.

(3).... mendistribusikan pekerjaan dan memberi arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan.

(4).... mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja.

(5).... menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.

(6).... melaksanakan penyusunan dan pengelolaan anggaran kegiatan Dinas meliputi Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung.

(7).... melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penerimaan, pembukuan, penyimpanan, pembayaran dan penyetoran pendapatan.

(8).... mengelola gaji dan tunjangan penghasilan pegawai.

(9).... mengkoordinir penyusunan RKA dan DPA dilingkup Dinas.

(10).. memproses dan menghimpun laporan Keuangan dan dana-dana yang bersumber dari bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Bantuan Luar Negeri dan lainnya.

(11).. membantu pelaksanaan penattausahaan Keuangan SKPD.

(12).. menyusun rencana strategis dan rencana kerja serta rencana anggaran Dinas.

(13).. menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD),  dan laporan lainnya lingkup Dinas.

(14).. mempersiapkan dan menyusun naskah rancangan produk hukum daerah di bidang pengelolaan Kearsipan dan Perpustakaan.

(15).. melaksanakan koordinasi dengan bidang dan seksi dalam menyiapkan bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), menyusun Rencana Strategis (Renstra), dan Rencana Kerja (Renja) Badan.

(16).. menghimpun data, informasi dan dokumentasi sebagai bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan Dinas.

(17).. melaksanakan pemutakhiran dan validasi data.

(18).. mengevaluasi dan monitoring hasil kegiatan program dan kegiatan lingkup Dinas.

(19).. menghimpun Perjanjian Kinerja lingkup Dinas

(20).. menyusun dan menyiapkan bahan konsep kerja sama dengan pihak lain, pihak ketiga dan luar negeri yang berkaitan dengan bidang pengelolaan Kearsipan dan Perpustakaan.

(21).. melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan konsep Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP) dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) lingkup Dinas.

(22).. melaksanakan evaluasi proposal hibah.

(23).. menyusun RKA dan DPA serta melaksanakan DPA.

(24).. menyusun Perjanjian Kinerja lingkup pertanggungjawaban bulanan, triwulan, tahunan dan insidental kepada pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan serta Lingkup Dinas.

(27).. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

 

 

  1. KEPALA BIDANG PENGELOLAAN KEARSIPAN

Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.

(25).. memberikan saran pertimbangan kepada atasan.

(26).. menyusun laporan dan memimpin pelaksanaan tugas Bidang pengelolaan Kearsipan yang meliputi Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis dan Seksi Pengelolaan Arsip Statis.

  • mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja di Bidang pengelolaan Kearsipan.
  • Mendistribusikan pekerjaan dan memberi arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan.
  • mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan.
  • mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja.
  • merumuskan kebijakan di bidang pengelolaan
  • merumuskan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang pengelolaan Kearsipan.
  • melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi di bidang pengelolaan Kearsipan.
  • merumuskan norma, kriteria, pedoman dan prosedur di bidang pengelolaan Kearsipan.
  • merumuskan penyusunan dan pengkajian bahan fasilitasi dan diseminasi penyusunan pedoman, monitoring, evaluasi, koordinasi dan kerjasama pengelolaan Kearsipan dinamis, statis dan vital;
  • menyelenggarakan penyusunan dan petunjuk pelaksanaan bahan pengelolaan dan pengembangan kelembagaan Kearsipan;
  • mengkoordinasikan penerimaan, menyeleksi dan menilai arsip yang diterima dari Perangkat Daerah dan masyarakat serta penyimpanan, menata, mengamankan dan menemukan kembali arsip dinamis, statis, dan vital;
  • merumuskan penyusunan konsep, penilaian rancangan serta rekomendasi Jadual Retensi Arsip (JRA);
  • mengkoordinaiskan pelaksanaan telaahan usulan, penilaian dan rekomendasi pemusnahan arsip Perangkat Daerah yang sudah memiliki JRA;
  • mengkoordinasikan penyusunan daftar arsip, indeks, dan ikhtisar khasanah arsip daerah;
  • mengkoordinasikan pelaksanaan pemeliharaan, merawat dan mengalih-mediakan arsip dinamis dan statis;
  • mengkoordinasikan penghimpunan, menyusun, menyimpan informasi pengelolaan Kearsipan, pengolahan, pengamanan serta pemutakhiran data arsip dinamis dan statis secara konvensional maupun berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
  • mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) bidang pengelolaan Kearsipan.
  • mengoreksi konsep naskah dinas sesuai kewenangannya.
  • mengkoordinasikan penyusunan RKA dan DPA.
  • mengkoordinasikan dan menyusun Perjanjian Kinerja lingkup Bidang pengelolaan
  • melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.
  • memberikan saran pertimbangan kepada atasan.
  • menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bidang pengelolaan Kearsipan.
  • melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

 

 

  1. KEPALA SEKSI PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS

(1).      memimpin pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis.

(2).      menyusun rencana kerja Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis.

(3).      mendistribusikan pekerjaan dan memberi arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan.                                

(4).      mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja.

(5).      menyusun konsep kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis di bidang Pengelolaan Arsip Dinamis .

(6).      menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis .  

(7).      melaksanakan penilaian, pemindahan dan pemusnahan arsip;

(8).      melaksanakan akuisisi arsip dinamis inaktif yang mempunyai retensi lebih dari sepuluh tahun;

(9).      menyusun telaahan persetujuan jadual retensi dan pemusnahan arsip;

(10).    melaksanakan pemeliharaan dan perawatan arsip dinamis inaktif;

(11).    menyusun skema pengaturan dan penyimpanan arsip;

(11).    melaksanakan bimbingan teknis dan penyuluhan terhadap kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis .

(12).    menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP), dan Standar Pelayanan (SP) Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis .

(13).    menyusun RKA dan DPA serta melaksanakan DPA.

(14).    menyusun Perjanjian Kinerja Lingkup Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis.

(15).    memberikan saran pertimbangan kepada atasan.

(16).    menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis.

(17).    melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

 

 

  1. KEPALA SEKSI PENGELOLAAN ARSIP STATIS

(1).      memimpin pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan Arsip Statis.

(2).      menyusun rencana kerja Seksi Pengelolaan Arsip Statis.

(3).      mendistribusikan pekerjaan dan memberi arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan.                  

(4).      mengevaluasi hasil kerja bawahan dan upaya meningkatkan produktivitas kerja.

(5).      menyusun konsep kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis pada dibidang pengelolaan arsip statis.

(5).      menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan Seksi Pengelolaan Arsip Statis.

(6).      melaksanakan akuisisi arsip statis;

(7).      menyusun inventaris arsip organisasi dan orang perseorangan baik dalam bahasa Indonesia, asing maupun daerah;

(8).      melaksanakan pencarian dan peliputan kegiatan yang menghasilkan arsip statis;

(9).      melaksanakan perawatan dan pemeliharaan arsip statis;

(10).    menyusun rencana penyimpanan arsip statis;

(11).    melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap fisik arsip statis;

(12).    melaksanakan restorasi arsip statis dengan deasidifikasi arsip, laminasi, dan enkapsulasi;

(13).    menyusun transkripsi dan transliterasi arsip statis baik dalam bentuk media simpan audio maupun audio visual;

(14).    menyusun Konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) Seksi Pengelolaan Arsip Statis .

(15).    menyusun RKA dan DPA serta melaksanakan DPA.

(16).    menyusun Perjanjian Kinerja lingkup Seksi Pengelolaan Arsip Statis.

(17).    memberikan saran pertimbangan kepada atasan.

(18).    menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Seksi Pengelolaan Arsip Statis .

(19).    melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

 

 

  1. KEPALA BIDANG PEMBINAAN DAN LAYANAN KEARSIPAN
  • memimpin pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan dan layanan Kearsipan yang meliputi Seksi Pembinaan Kearsipan dan Seksi Otomasi, Layanan dan Pemanfaatan Arsip.
  • mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja di bidang Pembinaan dan layanan Kearsipan.

 

  • mendistribusikan pekerjaan dan memberi arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan.
  • mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan.
  • mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja.
  • mengkoordinasikan penyusunan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis di bidang Pembinaan dan layanan Kearsipan
  • melaksanakan pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang Pembinaan dan layanan Kearsipan
  • merumuskan kebijakan dan bimbingan teknis di bidang Pembinaan dan layanan Kearsipan
  • merumuskan kebijakan dan melaksanakan bimbingan teknis kepada masyarakat di bidang penyelenggaraan Pembinaan dan layanan Kearsipan
  • Penyiapan bahan perumusan pengendalian dan pengawasan di bidang Pembinaan dan layanan Kearsipan
  • mengkoordinasikan pelaksanakan bimbingan teknis, pengawasan dan evaluasi di bidang Pembinaan dan layanan Kearsipan
  • mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) Bidang Pembinaan dan layanan Kearsipan
  • mengoreksi konsep naskah dinas sesuai kewenangannya.
  • mengkoordinasikan penyusunan RKA dan DPA.
  • mengkoordinasikan dan menyusun Perjanjian Kinerja Lingkup Bidang Pembinaan dan layanan Kearsipan
  • melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.
  • memberikan saran pertimbangan kepada atasan.
  • melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan Bidang Pembinaan dan layanan Kearsipan
  • melaksanakan tugas kedinasan lainnya.
  1. KEPALA SEKSI PEMBINAAN KEARSIPAN

(1).      memimpin pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan Kearsipan

(2).      menyusun rencana kerja Seksi Pembinaan Kearsipan

(3).      mendistribusikan pekerjaan dan memberi arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan.                                 

(4).      mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja.

(5).      menyusun konsep kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis di bidang Pembinaan Kearsipan

(6).      menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan SeksiPembinaan Kearsipan

(7).      menyiapkan bahan perencanaan pembinaan Kearsipan .

(8).      menyusun dan merencanakan kebutuhan pendidikan dan pelatihan bagi calon arsiparis.

(9).      melaksanakan pembinaan teknis dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah, BUMD, Kelurahan, UPTD, Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Sekolah.

(10).    melaksanakan analisis pembinaan, bimbingan SDM Kearsipan, penilaian terhadap pengelola arsip dan memberikan penghargaan kepada pengelola arsip terbaik.

(11).    melaksanakan kerjasama dengan lembaga Kearsipan  daerah lain dalam rangka pembinaan Kearsipan, pendidikan dan pelatihan teknis di bidang Kearsipan .

(12).    melaksanakan fasilitasi layanan, pemanfatan dan reproduksi arsip

(13).    melaksanakan publikasi Kearsipan melalui media cetak maupun elektronik dan media sosial.

(14).    menerbitkan naskah sumber arsip, pameran Kearsipan dan pengelolaan wahana arsip.

(15).    menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) Pembinaan Kearsipan.

(16).    melaksanakan evaluasi kinerja pembinaan kearsipan.

(17).    menyusun RKA dan DPA serta melaksanakan DPA.

(18).    menyusun Perjanjian Kinerja Seksi Pembinaan Kearsipan.

(19).    memberikan saran pertimbangan kepada atasan.

(20).    menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Seksi Pembinaan Kearsipan.

(21).    melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

 

 

  1. KEPALA SEKSI OTOMASI, LAYANAN DAN PEMANFAATAN ARSIP

(1).    memimpin pelaksanaan tugas Seksi Otomasi, Layanan dan Pemanfaatan Arsip.

(2).    menyusun rencana kerja Seksi Otomasi, Layanan dan Pemanfaatan Arsip.

(3).    mendistribusikan pekerjaan dan memberi arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan.                                

(4).    mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja.

(5).    menyusun konsep kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis di bidang Otomasi, Layanan dan Pemanfaatan Arsip.

(6).    menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan Seksi Otomasi, Layanan dan Pemanfaatan Arsip.

(7).    menyiapkan bahan perencanaan dan penataan jaringan pelayanan Otomasi, Layanan dan Pemanfaatan Arsip.

(8).    melaksanakan fasilitasi layanan, pemanfatan dan reproduksi arsip

(9).    melaksanakan publikasi Kearsipan melalui media cetak maupun elektronik dan media sosial.

(10).  menerbitkan naskah sumber arsip, pameran Kearsipan dan pengelolaan wahana arsip.

(11).  menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan pelayanan otomasi, layanan dan pemanfaatan arsip.

(12).  penyiapan bahan perumusan pengendalian dan pengawasan dibidang otomasi, layanan dan pemanfaatan arsip.

(13).  menyiapkan bahan pemberian bimbingan kepada masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan otomasi, layanan dan pemanfaatan arsip.

(14).  menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) Seksi  otomasi, layanan dan pemanfaatan arsip.

(15).  melakukan evaluasi kinerja pelayanan  otomasi, layanan dan pemanfaatan arsip.

(16).  menyusun RKA dan DPA serta melaksanakan DPA.

(17).  menyusun Perjanjian Kinerja Seksi otomasi, layanan dan pemanfaatan arsip.

(18).  memberikan saran pertimbangan kepada atasan.

(19).  menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Seksi otomasi, layanan dan pemanfaatan arsip.

(20).  melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

 

 

  1. KEPALA BIDANG PERPUSTAKAAN
  • memimpin pelaksanaan tugas Bidang Perpustakaan yang meliputi Seksi Pengadaan, Pengolahan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan, Seksi Layanan, Otomasi dan Jaringan Informasi, Seksi Pembinaan Perpustakaan dan Pengembangan Minat Baca
  • mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja di Bidang Perpustakaan.
  • mendistribusikan pekerjaan dan memberi arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan.
  • mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan.
    • mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja.
    • merumuskan kebijakan di Bidang Perpustakaan.
    • merumuskan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di Bidang perpustakaan.
    • melaksanakan pembinaan dan pengarahan pelaksanaan di Bidang Perpustakaan.
    • merumuskan pelaksanaan norma, kriteria, pedoman dan prosedur di Bidang Perpustakaan.
    • perumusan pelaksanaan fasilitasi standarisasi perpustakaan sesuai SNI
    • merumuskan bahan perencanaan, pembinaan serta monitoring dan evaluasi Perpustakaan.
    • mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) Bidang Perpustakaan.
    • menyusun dan mengkoordinasikan Perjanjian Kinerja lingkup Bidang Perpustakaan.
    • mengoreksi konsep naskah dinas sesuai kewenangannya.
    • mengkoordinasikan penyusunan RKA dan DPA.
    • melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.
    • memberikan saran pertimbangan kepada atasan.
    • menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bidang Perpustakaan.
    • melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

     

     

    1. SEKSI PENGADAAN, PENGOLAHAN DAN PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN

    (1).      memimpin pelaksanaan tugas Seksi Pengadaan, Pengolahan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan

    (2).      menyusun rencana kerja Seksi Pengadaan, Pengolahan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan

    (3).      mendistribusikan pekerjaan dan memberi arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan.

    (4).      mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja.

    (5).      menyusun konsep kebijakan, pedoman teknis dan petunjuk teknis di bidang pengadaan, pengolahan dan pelestarian bahan perpustakaan.

  • (6).      mengumpulkan bahan dan menyusun konsep pedoman serta petunjuk teknis Seksi Pengadaan, Pengolahan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan.

    (7).      menyusun konsep naskah dinas Seksi Pengadaan, Pengolahan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan

    (8).      melaksanakan pengadaan dan pengolahan bahan perpustakaan sehingga siap untuk digunakan manfaatnya oleh masyarakat. 

    (9).      melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dalam hal Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

     

    (10).    melaksanakan inventarisasi, pengolahan karya cetak dan karya rekam serta melestarikan terbitan daerah untuk dimanfaatkan oleh masyarakat.

    (11).    melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan pemeliharaan, perawatan, pengawetan, perbaikan, penjilidan, dan reproduksi bahan perpustakaan.

    (12).    melaksanakan pengembangan koleksi bahan perpustakaan

    (13).    melaksanakan konsultasi teknis konservasi/pelestarian bahan perpustakaan.

    (14).    melaksanakan pendataan, pengolahan dan pelaporan statistik kegiatan pelestarian bahan pustaka; mendata seluruh penerbit karya cetak dan karya rekam baik terbitan pemerintah, swasta maupun perorangan yang ada di daerah.

    (15).    melaksanakan pelacakan (hunting) Karya Cetak dan Karya Rekam terbitan Bogor/mengenai Bogor.

    (16).    melaksanakan penerimaan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan/pelestarian dan pemanfaatan terbitan daerah sebagai hasil budaya bangsa baik dalam bentuk tulisan, cetakan maupun rekaman.

    (17).    melaksanakan penyusunan bibliografi daerah, karya cetak dan karya rekam, indek artikel/majalah, abstrak penelitian, kliping koran/majalah, katalog induk daerah dan literatur sekunder lainnya

    (18).    menyiapkan bahan pembinaan teknis Seksi Pengadaan, Pengolahan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan.

    (19).    menyiapkan bahan perencanaan, penyelenggaraan dan monitoring evaluasi Seksi Pengadaan, Pengolahan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan.

  • (20).    menyusun bahan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan fasilitas Seksi Pengadaan, Pengolahan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan.

    (21).    menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) Seksi Pengadaan, Pengolahan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan

    (22).    menginventarisir data dan informasi sebagai bahan pengambilan keputusan pimpinan.

    (23).    menyusun RKA dan DPA serta melaksanakan DPA.

    (24).    menyusun Perjanjian Kinerja lingkup Seksi Pengadaan, Pengolahan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan.

    (25).    memberikan saran pertimbangan kepada atasan.

    (26).    menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Seksi Pengadaan, Pengolahan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan

    (27).    melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

 

  1. KEPALA SEKSI LAYANAN, OTOMASI DAN JARINGAN INFORMASI
  • . memimpin pelaksanaan tugas Seksi Layanan, Otomasi dan Jaringan Informasi.
  • . menyusun rencana kerja Seksi Layanan, Otomasi dan Jaringan Informasi.
  • . mendistribusikan pekerjaan dan memberi arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan.
  • . mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja.
  • . menyusun konsep kebijakan dibidang Seksi Layanan, Otomasi dan Jaringan Informasi.
  • . menyiapkan bahan dan menyusun pedoman serta petunjuk teknis Seksi Layanan, Otomasi dan Jaringan Informasi.
  • . menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan Seksi Layanan, Otomasi dan Jaringan Informasi.
  • . melaksanakan layanan keanggotaan dan bimbingan/penyuluhan kepada pemustaka.
  • . melaksanakan layanan sirkulasi (peminjaman dan pengembalian bahan perpustakaan), layanan referensi/rujukan dan layanan multimedia;

 

  • melaksanakan konsultasi teknis layanan perpustakaan dan kerjasama layanan perpustakaan;
  • melaksanakan penyusunan dan penataan koleksi bahan perpustakaan (selving).
  • melaksanakan pertukaran bahan perpustakaan (silang layan).
  • melaksanakan stock opname secara periodik dan penataan denah ruang layanan.
  • melaksanakan pendataan, pengolahan dan pelaporan statistik perkembangan layanan perpustakaan.
  • melaksanakan layanan perpustakaan umum berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
  • Melaksanakan layanan perpustakaan keliling kepada pelajar, mahasiswa, dan masyarakat.
  • Melaksanakan pemeliharaan sistem jaringan informasi perpustakaan secara berkala.
  • Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Seksi Layanan, Otomasi dan Jaringan Informasi.
  • Menyusun Perjanjian Kinerja lingkup Seksi Layanan, Otomasi dan Jaringan Informasi.
  • Menyusun RKA dan DPA serta melaksanakan DPA.
  • Memberikan saran pertimbangan kepada atasan.
  • Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Seksi Layanan, Otomasi dan Jaringan Informasi.
  • Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

 

 

  1. KEPALA SEKSI Pembinaan Perpustakaan dan Pengembangan Minat Baca

(1).      memimpin pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan Perpustakaan dan Pengembangan Minat Baca.

(2).      menyusun rencana kerja Seksi Pembinaan Perpustakaan dan Pengembangan Minat Baca.

(3).      mendistribusikan pekerjaan dan memberi arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan.

(4).      mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja.

(5).      menyusun konsep kebijakan dibidang Pembinaan Perpustakaan dan Pengembangan Minat Baca.

(6).      menyiapkan bahan dan menyusun pedoman serta petunjuk teknis Seksi Pembinaan Perpustakaan dan Pengembangan Minat Baca.

 

(7).      menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan Pembinaan Perpustakaan dan Pengembangan Minat Baca.

(8).      memasyarakatkan minat baca dan budaya baca melalui kegiatan publikasi dan promosi perpustakaan.

(9).      melaksanakan kegiatan story telling, story reading, bedah buku, lomba-lomba minat baca dan perpustakaan.

(10).    melaksanakan kegiatan pelatihan menulis, melukis, mendongeng dan pelatihan lainnya.

(11).    melaksanakan pembinaan teknis terhadap perpustakaan instansi/kelurahan, sekolah, Taman Bacaan Masyarakat (TBM), dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

(12).    melaksanakan kerjasama dengan perpustakaan khusus dan Perguruan Tinggi.

(13).    melaksanakan analisis, pembinaan, dan bimbingan sumber daya manusia di bidang perpustakaan.

(14).    mengumpulkan, mengolah, dan membuat data dasar perpustakaan dengan nomor pokok perpustakaan sebagai bahan informasi jenis-jenis perpustakaan.

(15).    melaksanakan kerjasama pendidikan dan pelatihan teknis di bidang perpustakaan, informasi dan dokumentasi.

(16).    melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) Seksi Pembinaan Perpustakaan dan Pengembangan Minat Baca.

(17).    menyusun Perjanjian Kinerja lingkup Seksi Pembinaan Perpustakaan dan Pengembangan Minat Baca.

(18).    menyusun RKA dan DPA serta melaksanakan DPA.

(19).    memberikan saran pertimbangan kepada atasan.

(20).    menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Seksi Pembinaan Perpustakaan dan Pengembangan Minat Baca.

(21).    melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

 

 

  1. Jabatan Fungsional Perencana, melaksanakan tupoksi :
    1. Melaksanakan kegiatan badan secara profesional sesuai dengan Keahlian ketrampilan dan kebutuhan;
    2. Melaksanakan koordinasi dengan satuan organisasi dalam lingkup Dinas
    3. Memiliki kewajiban yang sama dengan satuan organisasi dalam lingkup Dinas;
    4. Dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
  • Sumber Daya OPD

Kepemerintahan yang baik (good governance) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis.  Good governance digerakkan oleh prisip-prinsip partisipatif, penegakan hokum yang efektif, transparansi, responsive, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif.  Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumber daya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan dimasa yang akan datang.  Sumberdaya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan suatu daerah.

 

Pemerintah Daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat.  Oleh karena itu, pemerintahan dimasa mendatang adalah pemerintahan yang cerdas, yang mampu menerjemahkan kebijakan publik kedalam langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat.  Pemerintahan yang cerdas hanya bisa diwujudkan jika aparaturnya cerdas. 

 

Terkait dengan hal tersebut diatas, kondisi kepegawaian Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Bogor saat ini memiliki pegawai yang secara kuantitas dapat dikatakan masih belum memadai yaitu sejumlah 38 orang terdiri dari : 38 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS).  Menurut tingkat pendidikannya terdiri dari 1 orang berpendidikan Sekolah Dasar (SD),  1 orang berpendidikan Sekolah Dasar (SLTP) 9 orang berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), 5 orang berpendidikan Diploma III (D-III), 13 orang berpendidikan Sarjana (S-1), dan 8 berpendidikan Magister (Strata-2) dan 1orang berpendidikan Doktor (Strata-3). Sedangkan menurut jenis kelaminnya, 21 orang laki-laki dan 17 orang perempuan. Dengan kuantitas yang cukup memadai tersebut ternyata belum diimbangi dengan kualitas. Hal ini ditunjukkan dengan belum terciptanya keseimbangan antara pegawai yang berkualifikasi pendidikan yang memadai dengan tuntutan tugas sebagai petugas kerasipan dan petugas perpustakaan . 

         

Dalam hal kelengkapan sarana  dan prasarana, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Bogor memiliki bangunan kantor yang cukup repreresentatif, namun prasarana kerja dirasakan masih kurang memadai untuk menunjang kegiatan bidang maupun seksi yang ada, seperti komputer desk top, komputer lap top,  in-focus, dan sarana mobilitas. Dengan demikian masih perlu adanya peningkatan prasarana kerja, mengingat beban kerja yang diemban Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Bogor saat ini cukup tinggi.

  • Kinerja Pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Bogor

      Kinerja pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Bogor yang utama berkaitan dengan program yang menjadi kewenangannya yaitu :

  1. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan Kearsipan dan Perpustakaan;
  2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pengelolaan Kearsipan dan Perpustakaan;
  3. pelaksanaan teknis operasional di bidang pengelolaan Kearsipan dan Perpustakaan;
  4. pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, perlengkapan, Perpustakaan Dinas;
  5.  pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan Kearsipan dan Perpustakaan;

bidang pelayanan

bidang pelayanan3

bidang pelayanan perpustakaan

fungsi perpustakaan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang  Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Peraturan Walikota Bogor Nomor 74 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja di Lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpusatakaan Kota Bogor, maka jenis pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Bogor adalah sebagai berikut :
  • Melaksanakan pengelolaan arsip in aktif dari Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor;
  • Melaksanakan pengolahan arsip dan penyajian arsip menjadi informasi;
  • Melaksanakan pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Kota Bogor;
  • Melakasanakan pemusnahan arsip dari Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor;
  • Mempersiapkan penyerahan arsip statis oleh OPD ke Dinas Kerasipan dan Perpusatakaan Kota Bogor;
  • Melaksanakan pembinaan dan evaluasi dalam rangka penyelenggaraan Kearsipan dilingkungan Pemerintah Kota Bogor;
  • Membuat perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan Kearsipan dan Perpustakaan;
  • Melaksanaan petunjuk teknis operasional dan melaksanakan evaluasi serta pelaporan di bidang pengelolaan Kearsipan dan Perpustakaan;
  • Menyiapkan program penerapan sistem informasi kearsipan berbasis Tehnologi Informatika ( TI ) masih terbatas, dimana untuk kedepan penerapan SIM Kearsipan berbasis TI yang rencananya akan diperkenalkan di Perangkat Daerah (OPD) sampai dengan tingkat kelurahan;
  • Menyiapkan kerjasama dengan Universitas Leiden di Negara Belanda dalam rangka mencari arsip-arsip dan koleksi berharga peninggalan sejarah;
Melaksanakan pelayanan perpustakaan daerah sebagai sistem pengelolaan rekaman gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan            umat manusia, mempunyai fungsi utama melestarikan hasil budaya umat manusia tersebut, khususnya yang berbentuk dokumen karya            cetak dan karya rekam lainnya, serta menyampaikan gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan umat manusia itu kepada generasi-generasi selanjutnya.
  • Merumuskan sasaran dari pelaksanaan fungsi perpustakaan adalah terbentuknya masyarakat yang mempunyai budaya membaca dan belajar sepanjang hayat.
  • menyelenggarakan perpustakaan sebagai sarana yang paling demokratis untuk belajar sepanjang hayat demi memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi melalui layanan perpustakaan guna mencerdaskan kehidupan bangsa.
  • Menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan antara lain : mengatur, mengawasi, dan  mengevaluasi serta menyelenggaraan pengelolaan mengalih mediakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat dan wilayah masing-masing untuk dilestarikan dan didayagunakan.